Kliping Tentang Ancaman Luar negeri terhadap NKRI (Bab 6 Pkn Kelas 12 Semester Genap)

KLIPING BAB 6

ANCAMAN LUAR NEGERI TERHADAP NKRI

Jokowi Akui Adanya Ancaman Terhadap Kedaulatan NKRI

Presiden Jokowi mengingatkan adanya sejumlah ancaman terhadap kebangsaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah umum pada pembukaan pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Minggu siang (16/7/2017), di Jakarta.

"Ancaman yang berkembang menjadi multi dimensi saat ini. Karakter ancaman itu bisa berupa ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya," ucap Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terjadi upaya-upaya yang dapat merusak dan meruntuhkan demokrasi NKRI. Karena pemerintah menyadari keberagaman dan ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah anugerah yang harus terus dijaga dan dipelihara.

Selain itu, Presiden juga akan terus berupaya mengawasi dan mengendalikan segala ancaman dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi negara.

"Kita tidak akan membiarkan, baik itu ormas, individu, yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan, negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang adalah fungsi negara," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat yang menentang produk hukum pemerintah. Ruang tersebut berupa jalur hukum yang diberikan pemerintah sebagai negara hukum.

"Yang tidak setuju dengan Perppu ormas misalnya, silahkan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum. Tapi yang kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rongrong NKRI kita," tegas Presiden.

Aksi Bela Negara, Tanggung Jawab Kita Semua

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap Akademi Bela Negara (ABN) yang didirikan Partai Nasdem. Mengingat akademi tersebut merupakan salah satu upaya perwujudan Pasal 27 Ayat 3, UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

"Aksi bela negara itu menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai anak bangsa. Di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, profesi kita, pekerjaan kita, kaya, miskin, kader partai, aktivis, LSM, olahragawan, budayawan, semuanya mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk bela negara," ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden berharap inisiatif Partai Nasdem ini dapat menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya. Mengingat tujuan didirikan Akademi Bela Negara ini adalah untuk melahirkan kader-kader bangsa yang terus memperjuangkan aspirasi rakyat, kehidupan rakyat yang lebih baik, dan terus merawat demokrasi.

"Saya berharap inisiatif Partai Nasdem ini dalam mendirikan Akademi Bela Negara juga diikuti oleh partai-partai yang lain, organisasi-organisasi yang lain, institusi-institusi yang lain, dan oleh siapapun elemen bangsa ini yang peduli pada kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ke depan," kata Presiden.

Terakhir, Presiden mengajak seluruh kader untuk terus menggelorakan semangat kebangsaan, menjaga Pancasila, UUD 1945, dan kebinekaan NKRI. Caranya adalah dengan menanamkan etos kerja, disiplin nasional, integritas, kejujuran, moralitas,nilai-nilai akal budi, dan kesopanan dalam diri para kader.

"Karena kita harus sadar, jiwa-jiwa yang mulia ini amat dibutuhkan untuk menghantar bangsa ini kepada bangsa yang maju dan sejahtera," ucap Presiden.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Gubernur ABN IGK Manila.

Sumber:https://www.suara.com/news/2017/07/17/055614/jokowi-akui-adanya-ancaman-terhadap-kedaulatan-nkri

 

Ancaman Terhadap NKRI Menurut Wiranto

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era moderen ini, bukan lagi hanya berbentuk serbuan dari militer asing.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Jend. TNI. Purn. Wiranto dalam acara silaturahmi dengan para petinggi universitas/kampus di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Mantan Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyebut, ancaman tersebut juga berbentuk gerakan dari dalam negeri, yang bertujuan memecah belah bangsa.
"Sadar tidak sadar kita sudah masuk ke hal ini, berhadapan langsung," ujar Wiranto.
Terkait ancaman terhadap kedaulatan NKRI, Wiranto yang merupakan purnawirawan Jendral TNI AD itu mengaku sudah mengenal betul.
Pasalnya saat Presiden RI ke 2, Suharto lengser ketika Indonesia dilanda kerusuhan, ia saat itu menjabat sebagai merupakan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglia ABRI (Menhankam Pangab).
"Kita bersyukur bisa keluar dari krisis itu tanpa kerusakan yang fatal, jangan ada krisis kedua. Hitungan saya (akan) sangat berbahaya (bila terulang)," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk ancaman yang berbentuk upaya dari kelompok tertentu yang berniat mengganti ideologi Pancasila.
"Kalau Pancasila ada yang mengusik, ada yang menawar, membandingkan dengan faslafah dari ideologi lain, saya kira sudah lampu kuning," katanya.
Ia mengingatkan, bahwa tugas untuk menjaga NKRI adalah bagian dari Bela Negara, dan tugas tersebut bukan hanya kewajiban pemerintah.
Wiranto mengingatkan membela NKRI adalah tugas dari semua elemen di Indonesia, termasuk rakyat Indonesia, dan hal tersebut diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sumber : http://wow.tribunnews.com/2017/05/05/ancaman-terhadap-nkri-menurut-wiranto

Panglima TNI Paparkan Ancaman yang akan Dihadapi Indonesia

Ambon - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memaparkan sejumlah ancaman yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kompetisi global. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri gala dinner Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Maluku.

"Turunnya produksi minyak bumi mengubah drastis gaya hidup dan model bisnis mulai dari sekarang dan menjadikan krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini menjadikan depresi ekonomi. Setelah itu akan meningkatnya kejahatan konflik dan hancurnya tatanan masyarakat serta kompetisi global," ujar Gatot di Islamic Center Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017).

Ia mengingatkan, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bisa membuat negara-negara lain iri. Sebab, pada saat ini kompetisi global sedang memperebutkan pangan dan energi.

"Kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita. Kita harus waspada," ucap Gatot seraya mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Gatot memaparkan sejumlah skenario yang biasa dibuat untuk menghancurkan sebuah negara. Skenario ini meliputi dari penghancuran ekonomi nasional sampai ke tingkat adu domba atau mempertentangkan para elite pemimpin negeri.

"Hancurkan ekonomi nasional, buat pertentangan elite politik, suburkan konflik horizontal. Kemudian pecah militer dan polisi, buat sel-sel perlawanan, buat serbuan paradigmatis, invasi militer setelah ada legalitas intervensi kemudian mendatangkan pasukan perdamaian PBB," kata Gatot.

Namun, dalam menghadapi itu semua, Indonesia mempunyai modal berharga. Modal itu adalah modal demografi dan modal geografi.

"Modal geografi yaitu negara agraris, negara maritim, dan modal demografi itu kearifan lokal dan Pancasila," terangnya.

Karena itu, pers harus turut serta dalam mewaspadai kompetisi global. Pers diharapkan dapat menguatkan patriotisme dan nasionalisme.

"Pers harus memberitakan kejadian yang sebenarnya dengan bahasa santun dan menyejukkan, bukan mengeksploitasi atau memperuncing pertentangan, perbedaan, atau permusuhan dan menawarkan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi," ucap Gatot.

Dalam kegiatan ini, HPN dan Dewan Pers mengapresiasi penerima penghargaan kepeloporan di bidang media. Mereka yang meraih penghargaan itu adalah Kompas, Tempo, Femina, dan radio Surabaya.

Selain media, ada beberapa insan media yang juga menerima penghargaan ini, di antaranya Peter F Gontha, Ilham Bintang, Karni Ilyas, Budiono Darsono, dan Andy F Noya.

Selain Gatot, hadir dalam acara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta sejumlah duta besar negara sahabat. Turut hadir pula sejumlah pimpinan media massa, Ketua Dewan Pers, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HPN 2017. Rencananya, acara puncak akan digelar besok (9/2) yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.
(rvk/fdn)
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3417443/panglima-tni-paparkan-ancaman-yang-akan-dihadapi-indonesia

Panglima TNI: Ancaman Tiongkok Terhadap NKRI Nyata, Bukan Teori Lagi

batampos.co.id – Konflik berkepanjangan antarnegara di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) belum juga mereda.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan sinyal bahwa konflik tersebut telah mengancam keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia.
Gatot menjelaskan bahwa ancaman yang paling tampak yakni lepasnya Pulau Natuna dari NKRI. Hal tersebut disebabkan karena angkatan bersenjata Tiongkok berencana kembali membangun pulau buatan yang dekat dengan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
“Jika pulau itu ada dan Tiongkok menuntut negara lain mengakui itu adalah pulaunya maka wilayah laut mereka akan sampai ke Natuna,” kata Gatot saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Depok, Rabu (16/11/2016).
Gatot menjelaskan bahwa Tiongkok sebelumnya juga telah membangun bangunan permanen di Scarborough Shoal, yakni pulau karang yang berdekatan dengan wilayah Filipina. Serta pembangunan infrastruktur di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratlys.
“Tiongkok juga telah menyatakan kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di LTS dan perairan yang berdekatan,” tegasnya.
Ancaman tersebut, lanjutnya, bukan lagi teori. Ancaman itu sudah ada. Seperti misalnya ditemukannya sejumlah kapal ikan asal Tiongkok yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok di perairan ZEE Indonesia dekat Pulau Natuna. Seperti kapal ikan Gui Bei Yu 27088 yang ditangkap perairan Natuna pada Mei lalu.
“Jangan khawatirkan kapal ikannya saja, tapi coba perhatikan kapal pengawalnya. Dengan adanya kapal pengawal ini berarti Tiongkok telah mengklaim perairan itu sebagai wilayahnya,” ungkapnya.
Selain itu, adanya klaim Tiongkok terhadap sebagian wilayahnya di negara Asia Tenggara berdasarkan sejarah masa lalunya, juga ikut menjadi kerisauan tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara lain seperti Vietnam dan Myanmar.
“Tiongkok bisa saja mengirim satu juta warganya untuk mengklaim tanah di Vietnam karena Tiongkok dulu punya wilayah di sana,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa ancaman tersebut tidak hanya diantisipasi dengan cara-cara militer. Namun juga dengan mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan.
Sumber : https://batampos.co.id/2016/11/17/panglima-tni-ancaman-tiongkok-terhadap-nkri-nyata-bukan-teori-lagi/

Gelar Ratas Bela Negara, Jokowi: Ancaman Kedaulatan NKRI Sudah Multidimensi

JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia telah berkembang menjadi multidimensi. Ancaman tersebut tidak hanya berupa kekuatan fisik, namun berupa ancaman ideologis, politik, ekonomi hingga sosial dan budaya.
"Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan NKRI. Kita juga tidak akan membiarkan adanya upaya yang merongrong Pancasila sebagai dasar negara," kata Jokowi saat menggelar ratas dengan topik 'Pemantapan Program Bela Negara' di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Jokowi mengatakan, pemerintah akan menghimpun energi kolektif bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang multidimensi itu.
"Saya meminta kembali bela negara adalah tugas kita bersama dan tanggung jawab semua sebagai warga negara sebagai anak bangsa dimana pun kita berada. Apa pun latar belakangnya, apa pun pendidikannya, apa pun sukunya, semuanya sesuai dengan amanat konstitusi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal upaya bela negara," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, nilai-nilai nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam bela negara terus ditanamkan sejak dini kepada generasi bangsa. Ia meminta, seluruh elemen bangsa untuk bangga terhadap kebhinekaan Indonesia.
"‎Nilai-nilai nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam membela bangsa dan negara harus dipupuk sejak dini sejak mulai anak-anak. Anak-anak harus mulai diajarkan nilai-nilai etos kerja, nilai-nilai disiplin integritas, dan nilai-nilai yang mencintai bangsanya. Bangga akan tanah airnya yang Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya.
Sumber : https://news.okezone.com/read/2017/07/26/337/1744327/gelar-ratas-bela-negara-jokowi-ancaman-kedaulatan-nkri-sudah-multidimensi

Ancaman dan Gangguan Terhadap NKRI Akan Selalu Muncul

Kabar24.com, JAKARTA  - Masyarakat diimbau senantiasa siap menangkal ancaman dan gangguan terhadap NKRI dan Pancasila.
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan semua elemen bangsa harus menangkal pihak-pihak yang ingin mengganggu dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Segala bentuk dan upaya dari berbagai pihak yang ingin mengubah dan mengganti NKRI dan Pancasila harus kita tangkal dan lawan," katanya lewat keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Sabtu (18/3/2017).
Bahaya nyata yang sekarang, kata dia, sudah berada di depan mata seperti masuknya paham liberalisme, sekularisme, dan radikalisme.
Paham-paham tersebut, kata dia, jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai dan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
"Untuk hal tersebut bagi kita tidak ada tawar menawar dan harus kita tolak dan cegah agar paham tersebut tidak mewabah di Indonesia," kata dia.
Zainut mengatakan sebagai bentuk kewajiban kebangsaan maka setiap warga negara yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa yang sudah dirumuskan dengan indah dalam konstitusi negara yaitu Pembukaan UUD 1945.
UUD 45, kata Zainut, mengamanatkan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Maka tugas kita adalah mendorong agar tujuan dan cita-cita yang luhur tersebut segera dapat terwujud, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan berdaulat," katanya.
MPR, kata Zainut, tidak pernah lelah untuk terus menyosialisasikan empat pilar agar seluruh komponen bangsa khususnya para generasi muda dan mahasiswa tergugah semangat nasionalismenya demi menjaga dan mengawal keutuhan NKRI.
Menurut dia, Indonesia lahir atas kesepakatan dan perjanjian semua elemen bangsa, sehingga semua warga negara terikat dengan perjanjian tersebut untuk mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Kewajiban untuk mengawal dan mempertahankan NKRI dan Pancasila, kata dia, adalah bentuk kewajiban keagamaan (mas'uliyyah diniyyah) dan kewajiban kebangsaan (mas'uliyyah wathaniyyah).
Sumber : http://kabar24.bisnis.com/read/20170319/15/638256/ancaman-dan-gangguan-terhadap-nkri-akan-selalu-muncul

Siapkan Armada di Wilayah Indonesia: Waspada `Ancaman` Cina dan Amerika Terhadap NKRI

Jakarta, HanTer - Armada Cina dan armada Amerika Serikat disebut-sebut tengah melirik kawasan Indonesia, terutama di Natuna. Bahkan diprediksi, Cina akan membuat pangkalan militernya di Indonesia. Jika hal ini benar, tentu menjadi `ancaman Cina` dan `ancaman Amerika` terhadap kedaulatan Indonesia.

Namun dalam beberapa bulan ini, Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya secara mencolok di Natuna untuk mencegah `ancaman Cina` itu. Indonesia harus mengerahkan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk berjaga-jaga di daerah kedaulatan kita.

Para pengamat menyebut sangat masuk akal Cina dan Amerika mengerahkan amadanya untuk berlayar ke wilayah Indonesia. Apapun yang terjadi, Indonesia sebagai negara paling berpengaruh di ASEAN harus menjaga kedaulatannya untuk mencegah ancaman dua Negara itu,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Sementara itu ahli hukum laut internasional, Hasjim Djalal berpendapat, tentu Tiongkok (Cina, red)  bisa mengerahkan armadanya untuk berlayar ke daerah sekitar Natuna.

Permasalahannya, kata dia, pasti Indonesia tidak akan terima jika ada armada negara lain yang melintasi sekitar Natuna. “Makanya, kita selalu bersiap diri dan mengerahkan kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia untuk berjaga-jaga di daerah kedaulatan kita,” ujar Hasyim.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara paling berpengaruh di ASEAN harus menjaga kedaulatannya di perairan Asia. “Selain itu, Indonesia juga harus bisa menjaga kestabilan perairan Asia Pasifik,” pungkasnya.

Sementara, Ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menghubungkan respon Cina di atas dengan upaya Cina untuk menegaskan kembali 9-Dashed Line (9 garis putus) di Laut China Selatan.

“Pemerintah harus memberi sinyal agar Cina tidak bermain api terkait hak berdaulat di zona maritim Natuna,” lanjutnya.

Hikmanhanto menegaskan, Pihak Angkatan Laut, KKP dan Kementerian Luar Negeri RI harus tegas terhadap ZEE dan tidak bisa diam saja.

Menurutnya, jika Indonesia tidak protes, sama artinya dengan membiarkan bahwa Perairan Natuna merupakan traditional fishing ground China.

Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamirzad Ryacudu mengatakan, tak aman untuk mengabaikan kemungkinan ancaman di masa depan, sekalipun situasi tampaknya meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“Kami telah memperkuat kapasitas militer kita untuk mengantisipasi berbagai ancaman, baik itu pencurian ikan atau masuknya mereka ke wilayah Indonesia secara ilegal,” kata Ryacudu.

Pangkalan Militer

Muslim Arbi menyatakan tidak menutup kemungkinan justru pihak negara Cina akan membangun pangkalan militer di Indonesia. Indikasi itu terlihat dari maraknya buruh asal Cina yang masuk ke Indonesia belum lama ini.

"Keberadaan buruh asal Cina di Indonesia bisa menjadi indikasi negeri Tirai Bambu itu akan memiliki pangkalan militer di Indonesia," tegas Muslim.

Menurut Muslim, Cina sangat berkepentingan dengan adanya pangkalan militer di Indonesia. Tujuannya, untuk mengantisipasi jika terjadi kerusuhan anti Cina. "Cina kan sudah tahu, Indonesia itu sangat mudah disulut anti-Cina, makanya untuk mengantisipasi diperlukan pangkalan militer Cina. Jika ada kerusuhan, militer Cina bisa langsung turun tangan," jelas Muslim.

Tak hanya itu, Muslim mensinyalir, tidak menutup kemungkinan warga asal Cina yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, bisa jadi agen intelijen Negeri Tirai Bambu itu.

"Intelijen Cina itu jago-jago. Dia bisa menyebarkan mata-mata, bisa juga memakai Cina perantauan yang ada di Indonesia atau biasa disebut Overseas China," papar Muslim.

Muslim mendesak DPR RI untuk meminta keterangan kepada Presiden Jokowi terkait keberaadaan warga Cina yang menjadi buruh di Indonesia. "DPR jangan diam saja. Saya usulkan perlu dibentuk Pansus di DPR. Keberadaan warga Cina akan mematikan warga Indonesia dan bisa menyulut konflik sosial," pungkas Muslim.

Dominasi AS di Asia

Disisi lain, kemenangan sosok Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, dinilai bisa meningkatkan tensi keamanan di kawasan Asia- Pasifik.

"Jangan lupa, ketika kampanyenya, Trump mengatakan sekarang waktunya sekutu Amerika harus membayar," kata Pakar politik internasional Dewi Fortuna Anwar di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Pasalnya, kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI tersebut, setidaknya ada dua negara di kawasan ini yang keamananya tergantung pada negeri Paman Sam itu, yaitu Korea Selatan dan Jepang.

Dengan kemenangan Trump ini, tambah Dewi membuat komunitas global harap-harap cemas, pasalnya pemerintahan Trump nantinya dinilai tidak bisa diprediksi, terlebih kongres juga dikuasai oleh Partai Republik.

"Harapan kita semua tentu, Trump akan lebih rasional, dengan mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, seperti yang diinginkan negara-negara secara umum," ujar dia.
Sumber : http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/11/10/72444/0/25/Siapkan-Armada-di-Wilayah-Indonesia-Waspada-Ancaman-Cina-dan-Amerika-Terhadap-NKRI

Wiranto: Apa Tidak Genting kalau Ada Gerakan Tolak Demokrasi dan NKRI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah memiliki alasan kuat untuk menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
Menurut Wiranto, saat ini Indonesia menghadapi ancaman ideologis dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Ia juga menyebut adanya ormas yang selalu mengampanyekan anti-nasionalisme dan anti-demokrasi.
Sementara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan tidak memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas-ormas tersebut.
"Kami melihat ada ancaman ideologis. Tanpa terasa ideologi negara ini akan dibelokkan. Ideologi negara akan  diganti dengan ideologi lain. apakah tidak genting kalau ada gerakan tolak demokrasi, tolak nasionalisme dan tolak NKRI?" kata Wiranto, saat memberikan keterangan, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).
Menurut Wiranto, pemerintah tengah mengkaji, menyelidiki, dan meneliti sejumlah ormas yang dinilai membahayakan keselamatan nasional berdasarkan ideologi yang dianut.
Ia menegaskan, pembubaran ormas tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemerintah sebelum melalui proses kajian, sebagaimana diatur dalam Perppu Ormas.
Meski demikian, Wiranto tidak menyebutkan jumlah ormas yang tengah diselidiki.
"Ya tunggu, ini kan proses. Action-nya itu nanti para pimpinan lembaga yang terkait dengan perizinan ormas punya payung hukum untuk melihat, menyelidiki dan meneliti ormas mana yang kira-kira sudah mulai membahayakan keselamatan nasional dengan ideologi-ideologinya. Itu baru ada tindakan," ujar Wiranto.
Selain itu, Wiranto juga membantah anggapan bahwa pemerintah telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu Ormas.
Ormas yang dibubarkan, kata dia, memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah ke pengadilan.
"Kalau tidak setuju ada proses lagi. Ada UU yang mengatur, boleh nanti mengajukan apakah lewat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau ke MK. Ini semua kan sangat demokratis," kata dia.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.
Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.
Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2017/07/17/17044241/wiranto--apa-tidak-genting-kalau-ada-gerakan-tolak-demokrasi-dan-nkri-
 Download Postingan ini.